LAPORAN : AFFAN SAFANI ADHAM

YOGYAKARTA – SURABAYAWEBS.COM

Saat ini, etika politik yang menonjolkan transaksional pragmatis mengacaukan sistem ketatanegaraan dan sistem presidensial. Sebagai dampaknya, absolutisme politik pada Presiden dan lumpuhnya kontrol DPR. “Parpol juga mengalami krisis ideologi kerakyatan dan derita sospolekbud rakyat tidak teradvokasi melalui parpol,” kata M Busyro Muqoddas, SH, MHum, Ketua Komisi Yudisial, di sela-sela kajian dan bedah buku “Meremajakan Pimpinan Muhammadiyah” di Gedung PP Muhammadiyah Jalan KHA Dahlan 103 Yogyakarta, Sabtu (5/6), yang dihadiri DR Gunawan Budiyanto (UMY) dan HM Muchlas Abror (PP Muhammadiyah).

“Adapun spirit dan sistem kelola BUMN dan sumber daya alam ditentukan oleh kartel politik yang muncul sebagai sistem korupsi yang melahirkan kleptokrasi,” jelas Busyro sambil menambahkan kalau akhirnya meriokrasi jadi lumpuh dan kalangan profesional bekerja tidak independen serta tidak transparan dan partial atau memihak elit politik.

Ketika menyinggung soal sistem UU Politik dan Arah Politik Legislasi yang tidak mencerminkan kedaulatan rakyat dan menutup peluang transparansi proses dan mekanisme politik bagi kandidat eksekutif, legislatif dan yudikatif, Busyro mengatakan hal itu terlihat pada rekrutmen pimpinan Parpol, seleksi kandidat DPRD, DPR, DPD, Menteri, Pemilukada, rekrutmen pejabat struktural dan non-struktural pada sejumlah kementerian dengan sengat aroma primordial dan bukan profesional. “Apalagi sejumlah kebijakan nasional yang tidak people oriented dan bertentangan dengan asas keadilan sosial,” kata Busyro lagi.

Lebih lanjut Busyro mengatakan, trend menguatnya oligarkhi politik yang antagonistik dengan demokrasi dan demokratisasi sebagai persyaratan negara modern. Di samping juga tidak teraksesnya wewenang eksekutif dan legislatif dalam penyusunan APBN atau APBD yang berorientasi pada keadilan sosial.