LAPORAN : SALIM

JAKARTA - SURABAYAWEBS.COM

Upaya penanggulangan kemiskinan terus dilakukan pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga derajat kehidupan bangsa semakin meningkat sesuai dengan standar hidup yang ditetapkan WHO. Sebagaimana diketahui, data BPS menyebutkan jumlah penduduk miskin di Indonesia kini berkurang, pada Maret 2010 sebesar 31,02 juta jiwa (13,33%) berkurang 1,51 juta jiwa dibandingkan dengan Maret 2009 sebesar 32,53 juta jiwa (14,15%).

Namun demikian kompleksitas masalah penanggulangan kemiskinan sangat tinggi, mencakup berbagai aspek sinergi masih belum optimal, dan sesuai dengan target MDGs 2015 upaya untuk mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah kemiskinan hingga 50 persen.

“Oleh karena itu, perlu upaya sinergi dan keterpaduan program dalam upaya penanggulangan kemiskinan tersebut,” kata Dirjen Pemberdayaan Sosial, Kemsos, Rusli Wahid pada sosialisasi program Ditjen Pemberdayaan Sosial di Jakarta, Rabu (7/7). Dalam acara sosialisasi program Ditjen Pemberdayaan Sosial itu, hadir Zulkarnaen Djabar, anggota Komisi VIII DPR RI yang dipandu Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial, Hartono Laras.

Rusli mengungkapkan, dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, khususnya Ditjen Pemberdayan Sosial yang akan berubah nama menjadi Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, pada 2010 akan dilaksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan yaitu Pemberdayaan Fakir Miskin (FM), Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Pemberdayaan Keluarga, Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat, dan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS).

Selain itu, tahun ini Ditjen Pemberdayaan Sosial telah menyiapkan sejumlah kegiatan strategis dalam penanggulangan kemiskinan. Rusli Wahid kemudian memaparkan  kegiatan tersebut diantara pemberdayaan Fakir Miskin dengan anggaran pusat meliputi bantuan langsung pemberdayaan sosial (BLPS) melalui stimultan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (UEP KUBE) di 33 provinsi dan 99 Kabupaten/Kota.

Kemudian, rumah tidak layak huni (RTLH) di 13 provinsi dan 123 unit sarana lingkungan (Sarling). Seleksi dalam rangka pemilihan Kube berprestasi dan pendamping tingkat nasional, serta pelatihan pendampingan Kube tingkat desa/Kel.Kec, Kab/Kota dan Provinsi.

Sementara itu, pemberdayaan keluarga dengan anggaran Rp. 10.503.070.000,- untuk asistensi kesejahteraan sosial keluarga (AKSK) 5.008 KK dan pemberdayaan perempuan 4.107 KK di 33 provinsi.

Pemberdayaan KAT dengan anggaran Rp. 38.521.895.000,- dapat menjangkau pemberdayaan KAT Baru dan lanjutan di 27 provinsi sebanyak 7.006 KK dengan rincian Tahun I, 2.303 KK, Tahun II, 1.969 KK, dan Tahun III, 2.734 KK.

Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat dengan anggaran Rp. 79.508.900.000,- dapat menjangkau pemberdayaan orsos 3.169 orsos, PSM 2.754 orang, KT 3.209 KT, WKSBM 258 Desa, KKDU 99 Lembaga untuk 33 provinsi.

Sementara itu, Zulkarnaen Djabar mengatakanProgram penanggulangan kemiskinan, khususnya untuk masyarakat yang sangat miskin agar betul-betul dapat dilakukan secara integrasi berada dalam satu atap.

     “Saya melihat perlu ada restrukturisasi pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, khususnya klaster sangat miskin yang jumlahnya kurang lebih 15 juta jiwa. saat ini program penanggulangannya tersebar lebih dari 17 kementerian dan lembaga, sehingga akibatnya program bisa bersifat tumpang tindih, dan sasarannya tidak tercapai,” kata Zulkarnaen

Ia mengungkapkan, kontrol DPR terhadap pelaksanaan UU No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial, jelas menyebutkan untuk menangani masalah kemiskinan, terutama yang betul-betul sangat miskin dapat dilakukan yang sifatnya terintegrasi berada dalam satu atap.

Program-program yang begitu banyak dan bertebaran yang berkaitan dengan kelompok yang sangat miskin, baik yang berada di kota seperti kawasan kumuh, gelandangan, dan lain-lain atau yang berada di desa seperti Komunitas Adat Terpencil (KAT), serta yang berada di daerah perbatasan tertinggal harusnya ditangani dalam satu atap.

     “Dengan demikian, semua kegiatan akan terintegrasi dalam rangka pemberdayaan  sosial, mulai dari segi kebutuhan makanan, sampai kebutuhan-kebutuhan yang bersifat, apakah untuk peningkatan SDM, atau peningkatan kesehatan mereka, semuanya ditanggulangi dalam satu atap,” paparnya. ***