Laporan : Murhan Ramly

Jakarta , Surabayawebs.com
Dialog Kenegaraan menuju negara demokratisasi yang di gelar di Gdg DPD RI membahas ” Kekerasan Dalam Demokratisasi Dan Pembangunan Daerah” mengundang sejumlah kalangan dari publik dan Pers Ibukota Negara dan  dari daerah. Turut hadir  politisi non partisan Alirman Sori sebagai DPD RI, Prov. Sumbar, Saan Mustofa Politisi F Demokrat Komisi III, Arbi Sanit,  Pengamat Politik , Effendi Anas Ka Satuan Polisi Praja DKI Jakarta. Dipandu Hanif Sobari dari unsur Pers Ibu Kota DKI Jaya.

Surabayawebs.com hadir bersama rekan dari penulis freelance mencatat tentang permasalahan sekaitan dengan pokok bahasan yang di bahas pada Rabu 1/07.Siang.

Diawali Politisi Non Partisan dari DPD Sumbar, Alirman Sori , menjawab permasalahan itu dengan berkata. Mengapa terjadi kekerasan ketika kita  dalam wilayah menuju demokrasi ?. Menurutnya kekerasan yang terjadi itu , karena masyarakat  sudah tidak percaya lagi kepada pengelolah KPU, serta adannya unsur dari PNS yang terlibat ikut partisipasi pada incumbent yang ikut menjadi tim pemenang oleh incumbent itu.

Di perparah lagi Panwas tidak netral  menuju jalannya domokratisasi  itu, sebagaimana penjelasannya diacara Reboan ini. Ia menambahkan bahwa juga ada  aktor intlektualnya dan elit yang bermain di area ini.

Soal kekererasan yang terjadi di wilayah menuju demokrasi itu.  Kata Effendi Anas, mantan menejer pemerintahan wilayah Jakarta - Utara dengan mengkaitkan kinerja Satpol setelah tragedi Mbah Periok, dengan berbicara sebagai Ka Polisi Pamong Praja , menyampaikan kepada hadirin bahwa  setelah diera Otonomi Daerah itu,   terjadiya kekerasan didaerah karena tidak terpenuhinya berbagai aspek kehidupan.

Juga adanya kondisi stabilitas negara yang masih belum stabil  di daerah.  Menyoal kinerja Satpol PP yang dipimpinya sekarang ini secara perbandingan kemampuan  berada pada tingkat  60 persen pendekatannya pemikiran sisanya adalah pisik.Untuk meminimkan soal kekerasan itu , ia menyampaikan pendapatnya agar kesejahteraan lebih diperhatikan karena terkait dengan sosial kemasyarakatan. Manakala hal itu tidak mengiringi proses menuju demokrasi itu, akan berdampak kepada kerawaanan sosial dan ekonomi termasuk memicu timbulnya ancaman.

Sementara Saan Mustofa Politisi dari F - Demokrat , mengungkap,  mengapa terjadi kekerasan karena adanya 2 unsur permasalahan,  apakah itu secara vertikal maupun horisontal.

Menurutnya,  secara vertical,  terjadinya kekerasan  karena adanya kepentingan penguasa atau pemerintah yang bersebrangan dengan  publik yang menuntut berbagai aspirasi dan tuntutan. Yang kedua  kata ia, adalah  kekerasan secara horisontal. Terjadi  karena ada kelompok-kelompok diluar kekuatan penguasa / pemerintah yang merasa terganggu kepentingannya sehingga bisa melakukan kekerasan melalui kelompoknya.

Dari sisi pandang politisnya sebagaimana pokok bahasan , Pengamat Politik Arbi Sanit, memaparkan pengamatannya atas bahasan itu, dengan mereview sejarah dan kultur bangsa kita ini bahwa  memang awalnya pemerintahan pada saat itu, dimulai dari perjalanan menuju kemerdekaan RI adalah kekerasan yang nampak, dan masih rendah budaya  demokrasinya. Ketika kita  memasuki era reformasi dengan focusnya menuju demokrasi  hingga pada sasat ini , tentu perlu upaya untuk mengatasi berbagai kekerasan dalam menuju berdemokrasi itu.

Soal mengatasi soal kekerasan itu menuju berdemokrasi, sebaiknya kita ” mempersiapkan SDM yang berilmu tapi memikiliki intlektual yang tinggi .   Alasannya kalau  ilmuwan itu terbatas dalam menghadapi berbagai tantangan menuju demokrasi itu.

Jadi menurut ia kalangan intlektual itu lah yang  lebih luas pandangannya dalam mengantisipasi berbagai masalah yang akan terjadi. Demikian Surabayawebs.com mencatat.