LAPORAN : H. ERRY BUDIANTO

BANDA ACEH-SURABAYAWEBS.COM

Akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Aceh  ditunda selambatnya 9 April 2012 mendatang. Rencana semula Pemilukada berlangsung 16 Februari 2012.

“Menguatkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 16 Januari 2012 dengan ketentuan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh hanya dapat menyesuaikan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Aceh 2012-2017 sesuai dengan kondisi yang ada dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemungutan suara dilaksanakan selambat-lambatnya 9 April 2012,” ujar Ketua MK, Mahfud MD, dalam sidang pembacaan putusan akhir di Gedung MK, Jakarta, Jumat, hari ini 27/1.

Pertimbangan MK, meski pun secara umum situasi keamanan di Aceh cukup kondusif dan aparat keamanan siap mengamankan pelaksanaan Pemilukada Aceh sesuai dengan jadwal, tapi mengingat perlunya mengakomodasi terhadap masalah-masalah di luar masalah keamanan semata.

Menurut Hakim Konstitusi Akil Mochtar, dalam persidangan tanggal 27 Januari 2012 KIP Aceh menerangkan setelah dilakukan simulasi pelaksanaan tahapan jadwal Pemilukada pasca putusan sela, KIP Aceh menyatakan tidak sanggup dan tidak mampu untuk melaksanakan baik secara teknis maupun untuk memenuhi aturan-aturan yang berkaitan dengan Pemilukada yang apabila dipaksakan berpotensi Pemilukada di wilayah Provinsi Aceh menjadi cacat hukum.

Adapun KIP Aceh juga telah menerbitkan Keputusan Nomor 30 Tahun 2012 tentang perubahan Jadwal Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di wilayah Provinsi Aceh dan telah menetapkan jadwal pendaftaran dimulai tanggal 17 Januari 2012 sampai dengan tanggal 24 Januari 2012. “Pendaftaran sudah ditutup,” jelasnya kemudian.

Awalnya , MK memerintahkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh untuk membuka kembali pendaftaran pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di sejumlah pemilukada di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selama tujuh hari mulai 17 Januari 2012 lalu.

Keputusan Mahkamah Konstitusi ini untuk memberi kesempatan kepada bakal pasangan calon baru yang belum mendaftar, baik yang diajukan oleh partai politik, gabungan partai politik, maupun perseorangan. Dan menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, lebih dari 22 pasangan calon yang memanfaatkan perpanjangan pendaftaran tersebut Cagub dan Cawagub, bahkan sudah menuntaskan test baca Al Qur’an..