LAPORAN : H. ERRY BUDIANTO

BANDA ACEH-SURABAYAWEBS.COM

Ekses putusan sela Mahkamah Konstitusi (MA), kemungkinan Pemilukada Aceh ditunda dan   kembali membuka pendaftaran calon. Sedangkan  KIP Aceh siap melaksanakan apapun keputusan final MK yang akan dibacakan dalam persidangan, Jumat hari ini 27/1.

Sementara itu Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan mengatakan pihaknya belum bisa memastikan apakah Pemilukada Aceh ditunda atau tidak. Mekanisme akibat putusan sela MK itu bisa saja menghasilkan penundaan. “Kalau kebutuhan teknis memang menunda, mengapa tidak?” ujar Djohermansyah. .

Menurut dia, terkait teknis KIP menunda, semuanya diserahkan kepada mekanisme yang berlaku. Katanya, apakah bisa atau tidak KIP menjalankan dengan waktu yang tersisa. Karena, secara teknis hanya komisioner KIP yang mengetahui kendala di lapangan.

Disebutkannya, saat  MK mengeluarkan putusan sela tersebut pihaknya juga tidak tahu teknisnya. “Kemendagri memang tidak mengurus persoalan tersebut. KIP yang tahu mekanismenya,” jelasnya kemudian..

Hal senada dikemukakan Mendagri Gamawan Fauzi yang mengharapkan MK dapat mengabulkan permintaan KIP terkait penyesuaian tahapan pasca-pendaftaran calon baru. “Diharapkan, bisa diatur jadwal untuk penyesuaian dengan penggeseran waktu tersebut,” tuturnya.

“Sehingga pemungutan suara Pemilukada Aceh dapat berlangsung dengan baik tanpa ada kendala.Karena itu saya berharap apa yang diusulkan KIP untuk penyesuaian jadwal dikabulkan MK. Ini salah satu jalan keluar terbaik,’’ katanya pula..

Sedangkan  KIP Aceh menyatakan siap melaksanakan apapun keputusan final MK yang akan dibacakan pada persidangan, Jumat ini 27/1. Akan tetapi  komisioner KIP mengharapkan MK mempertimbangkan masalah-masalah yang akan muncul kalau Pemilukada Aceh tetap dilaksanakan pada 16 Februari 2012

Ditegaskan Komisioner KIP Aceh, Robby Saputra, pihaknya  akan melaksanakan apapun keputusan dari MK. Apakah MK akan memerintahkan KIP Aceh menyesuaikan kembali tahapan Pemilukada Aceh atau MK memutuskan agar KIP Aceh tetap menjalankan tahapan yang sudah ada..

Dikatakannya, jika MK memerintahkan KIP tetap melaksanakan tahapan yang sudah ada dan hari pencoblosan tetap dilaksanakan pada 16 April 2012, maka hal tersebut akan banyak menimbulkan masalah karena beberapa kegiatan dalam tahapan tersebut sudah tidak bisa dilaksanakan.

“Seperti  dalam tahapan yang kami susun sebelum Mendagri menggugat KIP Aceh ke MK, seharusnya pada 30 Januari 2012 sudah memasuki tahapan kampanye semua kandidat. Tapi hingga sekarang kegiatan tersebut belum bisa dilaksanakan karena ada penambahan kandidat yang mendaftar setelah MK memerintahkan KIP Aceh membuka kembali pendaftaran calon,” ungkap Robby Saputra.

Selain itu,katanya, pasangan calon yang maju lewat jalur independen yang mendaftar setelah putusan sela MK juga belum dilakukan verifikasi dukungannya oleh KIP. “Untuk melakukan verifikasi bukti dukungan tersebut hingga ke desa-desa membutuhkan waktu lama, sementara itu tanggal 16 Februari tinggal 20 hari lagi,” ujarnya.

Dikemukakannya, masalah lainnya, hingga saat ini KIP Aceh belum bisa mempersiapkan logistik untuk hari pencoblosan seperti kertas suara dan kebutuhan lainnya. Kertas suara tidak mungkin bisa dicetak dalam waktu 15 hari. “Calon sudah bertambah, tentu kertas suara harus diperbaharui lagi. Padahal hingga saat ini KIP belum bisa melakukan cetak kertas suara karena calon independen yang baru mendaftar belum dilakukan verifikasi berkas dukungannya,” keluhnya.

Misalnya tetap  dipaksakan KIP Aceh harus menjalankan semua tahapan yang sudah ada, maka Pemilukada Aceh akan kacau dan tidak akan berjalan maksimal. “Kalau MK tidak memerintahkan KIP menyesuaikan tahapan, Pemilukada Aceh akan kacau karena KIP tidak sanggup menjalankan tahapan tersebut,” akunya kemudian.

Untuk mendengarkan keputusan final MK yang dibacakan Jumat 27/1 ini enam komisioner KIP Aceh sejak Kamis 26/1 sudah  berada di Jakarta, yaitu  Ilham Syahputra, Nurjani Abdullah, Robby Saputra, Zainal Abidin, Akmal Abzal, dan Yarwin Adi Dharma. “Yang tinggal di Banda Aceh hanya Ketua KIP Abdul Salam Poroh.

Sementara itu Kementerian Dalam Negeri sudah menyiapkan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, menggantikan Irwandi Yusuf yang berakhir masa jabatan pada 8 Februari 2012. Tiga nama calon penjabat tersebut sudah disampaikan ke Presiden SBY.

Hal tersebut diungkapkan Mendagri Gamawan Fauzi. Depdagri sudah menyiapkan tiga nama kepada presiden sebagai Pj Gubernur Aceh. “Pemilihan tiga nama itu dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Tapi nama-nama itu belum bisa dibuka karena itu hak prerogatif presiden,’’ kata Gamawan di Jakarta kemarin.

Gunawan Fauzi,  mengatakan tidak etis jika dirinya membeberkan tiga nama tersebut, apalagi jika nanti ternyata presiden tidak setuju dengan tiga nama yang diusulkan tersebut. Mendagri hanya berharap agar presiden segera menentukan siapa nama yang dipilih. “Mudah-mudahan sebentar lagi keluar. Namanya sudah sampai kok ke presiden, sudah tiga hari,” jelas mantan Gubernur Sumbar ini.

Awalnya,  DPRA mengusulkan tiga nama calon Pjs Gubernur Aceh ke Presiden. Mereka adalah Guru Besar FISIP UI Bakhtiar Aly, Dirjen Otda Kemendagri Djohermansyah Johan, dan mantan Bupati Aceh Utara Tarmidzi Karim.

Walaupun diusulkan, sebetulnya penetapan Pjs Gubernur mutlak ditentukan oleh Presiden melalui Mendagri, bukan berdasarkan usulan dari legislatif ataupun eksekutif di Aceh. Laporan pertanggungjawaban Pjs Gubernur nantinya juga disampaikan kepada Presiden melalui Mendagri dan bagi Pjs bupati/walikota disampaikan kepada Mendagri melalui Gubernur. Pertanggungjawaban itu juga harus dilakukan minimal tiga bulan sekali.